Seluruh elemen bangsa diminta hentikan kekerasan dan utamakan dialog

Sekretariat AP-KI Kaimuddin (kanan) bersama Ketua Umum HFI M. Ali Yusuf, Konvenor AP-KI Puji Pujiono, Country Director OXFAM di Indonesia Maria Lauranti Agus – Direktur Eksekutif FOZ Agus Budiyanto dan Direktur Kalyanamitra Ika setelah memberi keterangan di Jakarta, Kamis (4/9/2025). ANTARA/Khaerul Izan

seluruh elemen bangsa untuk menahan diri

Jakarta (ANTARA) – Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk segera menghentikan kekerasan dan mengutamakan langkah dialog dalam mengatasi permasalahan bangsa.

"Kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk menahan diri," kata Sekretariat AP-KI Kaimuddin di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, AP-KI merupakan wadah komunikasi dan pergerakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang dibentuk sejak 2021 berdasarkan keprihatinan terhadap kesenjangan penanganan krisis kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan.

AP-KI terdiri dari sembilan jaringan Organisasi Masyarakat Sipil terbesar di Indonesia dengan cakupan lebih dari 2.000 organisasi di berbagai pelosok tanah air.

Ia meminta semua pihak untuk dapat menghentikan segala bentuk kekerasan dan kembali ke jalan dialog karena keselamatan setiap nyawa adalah hukum tertinggi.

Baca juga: Wakil mahasiswa dari 15 OKP hadiri dialog di Istana Jakarta

"Mari kita bersama-sama melindungi ruang publik, merawat solidaritas dan menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan apa pun demi masa depan Indonesia yang damai dan bermartabat," ujarnya.

Sementara itu, Anggota AP-KI dari Humanitarian Forum Indonesia Muhammad Ali Yusuf menyatakan bahwa pihaknya meminta kepada pemerintah dan DPR/MPR RI untuk mendengarkan suara rakyat, buka ruang dialog yang tulus karena akar masalah ini melampaui kebuntuan komunikasi dan rasa tidak didengar.

Selai itu, pemerintah juga harus mengusut tuntas setiap tindak kekerasan secara transparan, untuk memulihkan kepercayaan publik.

Tetap persuasif

Sementara untuk aparat keamanan, AP-KI menyarankan untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan tanpa kekerasan, sebab tugas mereka adalah melindungi dan mengayomi, bukan memukul rata.

"Pastikan akses bagi tenaga medis dan kemanusiaan. Ambulans dan tenaga medis harus diberi akses prioritas oleh seluruh pihak untuk mengevakuasi dan menolong korban dari pihak mana pun," ujarnya.

Baca juga: Kepala Bappisus: Situasi nasional sudah aman dan terkendali

Anggota AP-KI dari SEJAJAR, Puji Pujiono meminta kepada sejawat organisasi masyarakat sipil (OMS) segera merapatkan barisan, aktifkan protokol kedaruratan dengan mengaktifkan tim respon darurat bukan untuk politik, tetapi untuk kemanusiaan.

"Sedangkan kepada publik dan massa, kami meminta agar dalam menyampaikan aspirasi dengan damai dan bertanggung jawab," kata dia.

Pada akhir Agustus 2025, Indonesia diguncang oleh demonstrasi besar di banyak kota dipicu oleh tunjangan "fantastis" anggota DPR dan ketidakadilan ekonomi.

Aksi damai di Jakarta, yang melibatkan pelajar, mahasiswa, buruh, dan ojek daring, berubah menjadi rusuh ketika aparat bertindak keras, termasuk insiden tragis kematian pengemudi daring Affan Kurniawan.

Akibatnya, sedikitnya 10 orang tewas (data Komnas HAM), ribuan ditangkap dan luka.

Baca juga: Uskup Agung Jakarta ajak semua pihak lakukan pertobatan nasional

Pemerintah merespons dengan mencabut tunjangan DPR, membatalkan kunjungan luar negeri dan menegur aparat, namun kritik soal kebebasan sipil dan praktik represif aparat tetap bergema.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.